Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rencana tata ruang Kab. Klungkung tahun 2013 - 2033

  • Dibaca: 127 Pengunjung

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2013-2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang :      a.   bahwa untuk  mengarahkan pembangunan di Kabupaten Klungkung
dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil
guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan  yang berlandaskan
pada Tri Hita Karana, perlu dilaksanakan penataan ruang wilayah;
b.  bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan
struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klungkung yang
memberikan manfaat bagi semua kepentingan, secara terpadu yang
dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau
dunia usaha;
c.  bahwa sesuai dengan  ketentuan Pasal 26 ayat (7)    Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,  ditegaskan bahwa
rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan
Daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
d.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung
Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang  Kabupaten
Daerah Tingkat II Klungkung sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan acuan penyusunannya, sehingga perlu diganti;
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,  huruf  b,  huruf  c, dan  huruf  d,    perlu membentuk  Peraturan Daerah
tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung  Tahun
2013-2033.


2
Mengingat :      1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia
Tahun 1945 ;
2.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah  Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655 ;   
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);
6.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);
7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);
10.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata
Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013  tentang Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5393);

3
12.  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001  tentang Desa
Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Seri D Nomor
29) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman(Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 3);
13.  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi  Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 6);
14.  Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013-2033.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.  Bupati adalah Bupati Klungkung.
3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan  perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
4.  Bupati adalah Bupati Klungkung.
5.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
 

Download Lampiran
  • Dibaca: 127 Pengunjung